PERNYATAAN saya di media sosial Facebook yang mengkritik unggahan foto-foto "karya wisata" wartawan Blora di Bali dengan cara menagih tulisan wartawan memicu emosi beberapa di antara mereka. Seorang wartawan melontarkan makiannya di komen status Facebook saya, yang kemudian saya blokir. Saya enggan menanggapinya, karena bagi saya kerja wartawan adalah kerja intelektual yang harusnya membuka ruang diskusi. Kecuali wartawan yang telah banyak baca buku, wartawan yang kurang baca buku tidak akan beranggapan seperti itu.

Status di Facebook saya berbunyi, "Sy mnunggu oleh-oleh tulisan wartawan-wartawan Blora yg dibiayai anggaran daerah untuk kunjungan ke pemerintah kabupaten Banyuwangi. Banyak bahan dari Banyuwangi untuk dijadikan bahan tulisan, tidak sekedar seremonial kunjungan. Mulai dari cyber city-nya, pengembangan agrikulturnya, atau bagaimana mereka mengelola wisata. Oleh-oleh tulisan ini penting ketimbang mempublikasi tamasya ke Bali (setelah dari Banyuwangi), yang dibiayai dari APBD."

Status saya lontarkan setelah gatal dengan wartawan yang ikut dalam "karya wisata" yang dibiayai anggaran negara itu tanpa risih mengunggah foto-foto mereka ke media-media sosial.

Sekali saja saya pernah ikut dalam acara tahunan Humas Kabupaten Blora ini, di November 2012. Saya tidak pernah mempublikasi foto-foto karyawisata itu di media sosial. Jikalaupun ada, yang mengunggah adalah wartawan lain yang lalu saya ditandai.

Keikutan saya  di acara itu hanya sekedar ingin tahu dan sebagai penghormatan pertama untuk pengundang, yakni pihak Humas Kabupaten Blora. Sesudahnya, di tahun berikutnya, saya tidak pernah ikut. Selain saya di 2013 hingga 2015 melepaskan baju kewartawanan saya dan memilih baju aktivis politik, saya merasa acara tahunan Humas Kabupaten Blora yang dikemas dengan press tour tak membawa kemanfaatan buat wartawan.

Walaupun pandangan saya cenderung beraliran Aliansi Jurnalis Independen (AJI), namun saya tak akan menyebut acara-acara seperti itu sebagai suap untuk wartawan. Saya masih menjaga hubungan baik dengan wartawan-wartawan lain di Blora, yang lantas saya coba mengusulkan untuk menggantinya dengan kegiatan yang memiliki nilai kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas wartawan Blora. Kegiatan bisa diganti dengan pelatihan lanjutan untuk wartawan, atau lomba penulisan jurnalistik dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan, dengan mengambil juri dari AJI atau PWI.

Saya kira kegiatan usulan ini lebih bermutu ketimbang memanjakan wartawan dengan karyawisata. Tapi saya juga tak berharap usulan bisa diterima. Toh saya sudah memagari diri saya secara pribadi untuk tidak menerima "pemberian" dari Humas. Bukan soal anti Humas, tapi ini soal harga diri saya.

Saat saya masih aktif di politik, saya pernah mengkritik Perjalanan Dinas wartawan yang dibungkus dalam Press Tour ini. Di mata anggaran yang bisa diakses di Sistem Informasi RUP, publik tidak akan menemukan mata anggaran dengan nama Press Tour. Adanya Belanja Perjalanan Dinas.

Kritik saya sampaikan melalui media sosial, dan tentu telah dibaca oleh publik secara luas. Jika apa yang saya kritik kemudian saya akhirnya turut serta ada di dalamnya, inilah penodaan terbesar yang saya lakukan terhadap diri saya. Jadi ini soal prinsip dan keteguhan.

Kecuali jika anggaran Perjalanan Dinas Wartawan itu dialihkan untuk lomba penulisan jurnalistik, tentu saya akan turut serta, dan saya yakin akan juara. Bukan sombong, walaupun dalam lomba di Astra saya hanya ada di Favorit 5. Tapi untuk sekelas Blora, saya tidak mau kalah lah.

Kembali ke awal di pernyataan saya. Tak ada pernyataan saya yang menyudutkan kegiatan karyawisata wartawan. Jika ada pemunculan kata dibiayai oleh negara, seharusnya itu menjadi penanda untuk lebih bertanggung jawab. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Toh publik telah memaklumi, jika mereka yang kebanyakan jadi wartawan disebabkan sudah tidak ada pekerjaan lainnya.

Justru dengan keterbukaan, kegiatan itu akan membuahkan hasil tulisan-tulisan wartawan yang bermutu. Sebab wartawan akan merasa ditagih publik untuk membawa oleh-oleh tentang apa sih yang ada di Banyuwangi itu. Apakah hanya pengelolaan ego sektoralnya saja yang sangat penting untuk diketahui pejabatnya? Ataukah banyak temuan-temuan lain yang bisa disajikan ke publik? Bagaimana tentang kultur warganya dalam perawatan kota, misalnya? Atau bagaimana warganya dalam memanfaatkan cybercity-nya?

Persepktif wartawan itu berbeda dengan mereka yang di Humas ketika menuliskan liputan. Dengan persepktifnya, wartawan bisa mengambil sudut yang berbeda untuk memperkaya informasi dari Humas yang dikirim ke wartawan dalam bentuk rilis. Bukan sekedar sudut ego sektoral, tapi ada temuan-temuan menarik dari wartawan yang hunting di Banyuwangi.

Itupun jika kegiatan tersebut bukan sekedar karyawisata, tapi memfasilitasi wartawan untuk meliput Banyuwangi dari lapangan. Sebab melalui terjun di lapangan, melihat dari dekat, merasainya dengan sentuhan-sentuhan human interest dan daya kritis yang dimiliki wartawan, tulisan akan lebih kaya jika dibandingkan dengan hanya mendengarkan pejabat bicara dan menulisnya dengan gaya tulisan seremonial.

Tapi ini juga kalau wartawannya tidak bebal dan mau menerima masukan. Tapi kalau tidak, ya saya maklumi, seperti yang publik maklumi juga. Toh saya juga enjoy saja kalaupun semua wartawan Blora menyalahkan saya dengan pernyataan saya di Facebook. Sebab ternyata ada seorang wartawan yang telepon saya dan mendukung saya yang membuat pernyataan itu.

Tapi ini juga bukan soal dukung mendukung. Ini soal saya sayang dengan profesi saya. Kalau tidak sayang, saya akan cuek saja seperti cueknya saya dengan pegawai-pegawai negara itu yang tidak risih memposting karyawisata mereka yang dibiayai oleh negara di tengah pelayanan yang masih belum memuaskan rakyatnya.

Orang yang sayang, sudah pasti akan perhatian dan peduli. Tapi kalau sudah tidak sayang, akan diam-diam-an atau akan cuek-cuekan. Dan saya tak perlu masuk ke PWI untuk sayang terhadap profesi saya.

Saya juga belum akan gabung ke AJI, karena saya belum mampu untuk berada di garis keras haluan dan ideologi mereka. Saya belum bisa untuk, "APBD dan amplop itu haram untuk wartawan." Sebab bagi saya, jale itu sebagai tanda kasih seorang teman. Dan saya juga belum mengharamkan pecrukan untuk wartawan saya, kecuali nanti saya bisa menggaji wartawan saya dengan Rp4,5 juta per bulan sebagai standar saya untuk kesejahteraan wartawan. (*)