OLEH-oleh kunjungan insan pers Blora di Banyuwangi salah satunya adalah bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjauhkan diri dari ego sektoral untuk lebih terarah pada perencanaan potensi lokal yang hendak diangkat. Pertanyaan pentingnya untuk Blora adalah benarkah hanya ego sektoral yang benar-benar terjadi di Blora? Tidakkah ada ego-ego lainnya yang menghambat percepatan pembangunan di Blora, semisal ego (kepentingan) politik atau ego kepentingan ekonomis?

Belajar dari daerah lain memang perlu. Tapi tanpa mengetahui akar persoalan dari yang terjadi di daerah sendiri, belajar dari daerah lain menjadi sia-sia. Lebih menjadi perlu adalah belajar membuka diri dari kemungkinan-kemungkinan adanya kekurangan dan kekeliruan. Menerima kritik adalah langkah awal untuk belajar membuka diri. 

Sudah jamak diketahui bahwa di Blora, perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan-kepentingan politik. Pembangunan infrastruktur jalan, misalnya, menjadi rebutan antara pelaku kepentingan-kepentingan politik yang bermain di wilayah-wilayah konstituen. Dana aspirasi adalah hal yang mencolok yang dapat dideteksi adanya ego kepentingan politik dalam penganggaran pembangunan.

Jika ego kepentingan politik sudah bermain, OPD yang sepakat untuk menjauhkan diri dari ego sektoral akan menjadi sia-sia. Itupun jika setiap OPD mampu menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan mereka, baik kepentingan ekonomi ataupun kepentingan karir.

Sudah bukan rahasia lagi jika penempatan orang-orang dalam organisasi perangkat daerah juga masih kental adanya kepentingan politik. Walaupun itu sah-sah saja menyangkut loyalitas, namun seharusnya kesetiaan bukan berdasar pada kepentingan politik (atasan), namun pada kepentingan target pembangunan potensi lokal yang hendak dicapai. Ini akan lebih fair dibandingkan dengan loyalitas kepentingan politik.

Konsensus sebagai Solusi

Beberapa tahun belakangan, ego kepentingan politik melalui dana aspirasi sempat diselesaikan dengan kesepakatan bersama untuk tujuan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Kesepakatan dicapai oleh pejabat politik di ekskutif dengan legislatif. Sayangnya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan tidak diarahkan untuk pengembangan potensi lokal apa yang hendak dijadikan pendorong kesejahteraan rakyat. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan hanya sampai pada pemuasan kepentingan politik para pelakunya, termasuk konstituen yang ada di wilayah yang jalannya dibangun.

Tentu ini sah-sah saja, meskipun belakangan pembangunan infrastruktur jalan tidak terencana dengan baik. Tak sedikit jalan-jalan yang dibangun, baru setahun dua tahun telah mengalami kerusakan. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan tidak menggunakan asumsi kualitas, namun lebih pada pemerataan anggaran untuk memperbanyak wilayah-wilayah konstituen agar terpuaskan dengan pembangunan jalannya.

Lalu bagaimana adilnya?

Jumlah anggaran di APBD tak mencukupi, sementara percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan untuk memuaskan wilayah-wilayah konstituen tak boleh diabaikan. Itupun masih dibingungkan dengan potensi lokal apa yang hendak digenjot. Pariwisata kah? Pertanian dan peternakan kah? Kehutanan kah? Migas kah? Di tengah kebingungan, anggaran dalam 2 tahun terakhir tak sedikit yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas buat pejabat eselon. Pembelian kendaraan dinas adalah salah satu peningkatan fasilitas dimaksud.

Inilah persoalan-persoalan yang perlu dipelajari tanpa perlu belajar dari daerah lain. Sebab belajar dari daerah lain tak sedikit ongkos yang dikeluarkan.

Mari berkonsensus, antara pejabat politik di ekskutif dengan legislatif. Kurangi ongkos-ongkos perjalanan dinas luar daerah, baik itu pejabat di ekskutif maupun para legislator. Kurangi juga anggaran-anggaran yang kurang membawa kemanfaatan. Alihkan anggaran itu untuk menambah anggaran sektor-sektor unggulan. Dengan kesepakatan ini, ego kepentingan (menambah penghasilan) akan dihilangkan.

Konsensus berikutnya antara pejabat politik di ekskutif dengan para legislator, jangan intervensi lelang-lelang pembangunan. Dengan kesepakatan ini, tidak ada lagi rekanan dekat dengan tokoh politik siapa untuk bermain tidak adil dalam lelang-lelang pembangunan. Dengan demikian ego kepentingan (politik) akan dihilangkan.

Konsensus selanjutnya adalah tetapkan 5 sektor unggulan yang dapat dijadikan alat buat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil terhadap alam. Urutkan sektor yang terprioritas pada jumlah keluarga terbanyak yang terlibat dalam sektor tersebut. Dengan konsensus ini, OPD yang sektornya tidak masuk unggulan akan tahu diri untuk tidak mementingkan sektor yang ada dalam tupoksi mereka.

Konsensus terakhir, kelola sumber-sumber daya politik untuk saling bekerja sama mengerjakan lobi-lobi anggaran, baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Sumber-sumber daya politik ini penting dikelola untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah konsituen yang tidak masuk dalam pemetaan wilayah sektor unggulan. 

Tanpa konsensus-konsensus ini, leh-oleh insan pers dari kunjungan liputan mereka ke Banyuwangi berupa tidak adanya ego sektoral dalam pembangunan di Banyuwangi akan sia-sia. (*)