Atas nama moral, isu Perades sengaja dipiara kelompok-kelompok kepentingan untuk menjadi isu liar yang rentan berafiliasi dengan kepentingan politik. Menguras energi, melalaikan urusan-urusan pembangunan yang mendesak didirikan. Jika isu ini atas nama moral pemangku kepentingan pelaksanaan penjaringan perangkat desa pada awal tahun ini, bagaimana dengan moral penggede NKRI? Bagaimana pula dengan moral para pemiara isu? Akan terus menjadi liar jika isu diorkestrasi dengan urusan moral. Sebaliknya, akan terkendali jika harmonisasi isunya dengan urusan hukum, kecuali kita sudah berada pada level distrust terhadap penegakan hukum di NKRI. Namun sepanjang kita masih percaya pada mereka yang kita percaya untuk urusan penegakan hukum, sudah waktunya kita bergeser fokus terhadap isu-isu yang lain. Bagaimana pelayanan perangkat desa yang jadi kepada masyarakat desa, bisa menjadi perhatian para perangkat desa yang gagal untuk menyibukkan diri dalam isu-isu pembangunan di desa ketimbang menjadi tunggangan kelompok-kelompok kepentingan.

Oleh: Gatot Aribowo, wartawan tinggal di Blora

MASA penjaringan perangkat desa sudah berlalu. Namun isu terus dihangatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Ada kelompok partisan, ada juga kelompok Unyil-Usrok, tak ketinggalan yang terbaru kelompok ikutan-ikutan unjuk eksistensi diri. Semua bermain pada isu yang sama: penjaringan perangkat desa.

Teranyar kemasan yang dimainkan mengangkat isu dalang dan wayang, merujuk pada tokoh intelektual dalam tuduhan kecurangan ujian perangkat desa. Konyolnya, rujukan adanya tokoh intelektual tak disertai setidaknya petunjuk temuan 2 alat bukti yang bisa dirujuk ke petugas penyidik. Jadilah isu liar yang dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan dari berbagai spektrum.

Ada spektrum kepentingan partisan golongan dikanggokke, ini istilah untuk menyebut mereka yang ingin mengambil peran di dalam sistem namun tak diberi tempat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika ada pemiara isu yang pernah nembung posisi di BUMD lewat privilese karena merasa berpartisipasi dalam pemenangan pilbup Blora 2020. Ada pula partisan yang menyebut dirinya golongan oposisi. Kelompok partisan ini sudah barang tentu pernah punya afiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik. Rekam jejak bisa dicek. Ada juga spektrum kepentingan eksistensi diri menggunakan nama lembaga dan organisasi. Aksi turun ke jalan yang menonjolkan kampanye organisasi yang mengangkat isu perades menjadi penandanya.

Spektrum kelompok-kelompok tersebut justru menjadikan bias kepentingan terhadap isu-isu pembangunan di desa. Adalah kelompok yang mendaku dirinya perades gagal yang sebetulnya punya kepentingan yang lebih dekat terhadap pembangunan desa. Bagaimana jalannya pelayanan pemerintahan desa bisa saja menjadi kawalan mereka yang gagal. Dapat menempatkan posisi sebagai kontrol sosial jalannya pemerintahan desa justru akan menaikkan pamor mereka yang gagal saat penjaringan.

Menjadi perangkat desa bukan jalan satu-satunya ikut mengambil peran dalam menyukseskan pembangunan di desa. Bahkan dalam pembangunan SDM masyarakat desa, perangkat desa sering ketinggalan oleh warganya sendiri. Jika calon perades gagal bisa menunjukkan eksistensinya berperan dalam pembangunan SDM masyarakat desanya, bukankah justru akan mengangkat derajat mereka dalam status sosial di desanya?

Kegagalan dalam perades bukanlah akhir dari segalanya, apalagi kiamat kecil dalam kehidupan. Masih terbentang luas posisi dan peran yang bisa diambil dalam sesarengan mbangun desane. Jika masih membiarkan diri diperalat oleh kelompok-kelompok yang bias kepentingan, maka masih akan seperti Unyil-Usrok yang jadi mainannya orang dewasa.