CUKUPLAH waktu mencari para penggede, saatnya wong cilik diselami: bagaimana susahnya wong cilik menanggung beban hidup yang semakin berat. Tentu ini bukan urusan ringan. Pasalnya, urusan ini imbas dari kebijakan nasional yang semakin ke sini semakin membuat keadaan ruwet dari waktu ke waktu. Tapi sekalipun berat disangga, sebagai yang terpilih memimpin daerahnya perlu banyak akal untuk menyiasatinya. Siasat untuk menguatkan wong cilik memikul beban hidup yang semakin bertambah.

Lima belas bulan sering melakukan kunjungan ke luar daerah menemui kaum intelektual kampus, mencari peluang-peluang pertumbuhan ekonomi, kiranya sudah lebih dari cukup waktu menggalang sesarengan dari luar daerah. Titik konsentrasi perlu digeser di dalam daerah sendiri, menggalang sesarengan berbagai kelompok kepentingan untuk kolaborasi dalam menciptakan kemakmuran. Kontrol kebijakan perlu dicek di lapangan. Bila perlu tanpa protokoler, sehingga informasi dan data bisa terkumpul apa adanya tanpa polesan bawahan. Selain lebih luwes dalam mengumpulkan informasi di lapangan, turunnya pemimpin ke bawah tanpa protokoler dapat dijadikan alat kontrol kinerja anak buah. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan berjalan di lapangan bisa menjadi penilaian dalam evaluasi pejabat tertentu.

Seorang pemimpin yang bisa hadir di bawah, akan ada di setiap lapisan kelompok-kelompok masyarakat. Tak hanya di masjid-masjid tempat berkumpulnya jamaah, tapi juga di sawah-sawah, di jalan-jalan pedesaan, dan di manapun tempat kenyataan hidup wong cilik dapat ditemui. Tak hanya mengurai masalah dan mencari jalan memecahkan masalah tersebut, kehadiran pemimpin di bawah dapat dipakai untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri masyarakat dalam membuat kemajuan-kemajuan. Setidaknya kehadiran pemimpin di tengah-tengah masyarakat dapat nggedekke atine wong cilik.

Sudah tak terhitung Bupati Blora Arief Rohman datang ke kampus-kampus, mulai dari yang mentereng hingga kampus yang tak terkenal. Misinya sama: mengajak kalangan kampus untuk sesarengan membangun Blora. Namun masalahnya, rentang antara permasalahan di lapangan sangat berjarak dengan kampus. Persoalan ada di masyarakat, tidak berada di kampus. Bahkan sangat kompleks, saling terkait: antara kondisi sosial masyarakat dan politik yang mewarnainya. Satu-satunya yang bisa diharapkan dari kalangan kampus adalah pemberdayaan masyarakat. Ini juga tidak bisa bergantung sepenuhnya, bahkan bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri tanpa melibatkan kampus. Potret yang saya temui di Desa Bacem, Kecamatan Jepon, menjadi dasar kesimpulan saya.

Di desa ini, pada 2015 ada mahasiswa yang turun KKN (kuliah kerja nyata). Kebetulan di desa tersebut ada produk industri rumahan yang secara kemasan belum menjual. Oleh mahasiswa, pembuat produk dikenalkan kemasan yang lebih menjual. Lantas didesain, dan dipasarkan melalui lokapasar. Penjualan meningkat. Namun tidak terjadinya alih pengetahuan membuat pertumbuhan terhenti usai mahasiswa tersebut selesai KKN.

Apa yang dilakukan mahasiswa tersebut yang memberdayakan masyarakat desa, perannya bisa saja diambil oleh kelompok berpengetahuan yang ada di masyarakat Blora. Tinggal mengidentifikasi personilnya, difasilitasi, dan diberi peran. Lalu dikontrol, dicek perkembangannya di lapangan. Bila berjalannya lambat, bisa dipacu. Bila daya pacunya butuh kolaborasi antar-kelompok, simpul bisa dibikin. Pendek kata, seorang pemimpin yang hadir di bawah akan lebih bisa mendalami persoalan ketimbang seorang pemimpin yang kesana-kemari meminta bantuan orang-orang pintar untuk memakmurkan rakyat. Justru yang tampak adalah rasa kurang percaya diri sebagai seorang pemimpin yang dapat memakmurkan rakyat yang dipimpinnya.

Saya teringat komitmen yang pernah terucap saat AR dilantik sebagai Bupati Blora pada 26 Februari 2021, yakni ajakan kepada anggota DPRD Blora untuk turun ke desa-desa di daerah pemilihannya, guna menyelami keadaan wong cilik. Kini saatnya komitmen tersebut dilakukan. Sudah cukup kiranya bersaing dengan anggota DPRD, banyak-banyakan kunjungan ke luar daerah.