RAMAI pencalonan anggota legislatif saat ini mengingatkan saya pada 5 tahun lalu. Ketika itu tanpa pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya, saya mengambil langkah ngawur dalam hidup saya. Sepanjang perjalanan profesi saya sebagai wartawan lebih 10 tahun, saya sama sekali tak pernah terbayangkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di tingkat daerah kabupaten. Hanya tiba-tiba saja ketika saya terbentur pada persoalan pribadi, lalu seketika di Februari 2013 saya berpikiran untuk nyaleg.

Saat itu kebetulan Partai Gerindra membuka pendaftaran pada 20 Februari 2013. Lalu saya meminta ijin dan restu ibu saya untuk mendaftarkan diri. Tak pernah terpikirkan nantinya bagaimana, saya mendaftar saja. Pastinya saat itu saya lebih ingin memberikan pendidikan politik pada rakyat ketimbang nafsu ingin memenangkan pertarungan dengan calon lain. Saya lebih banyak berhadapan dengan "ideologi rakyat". Berbagai sebaran untuk anti politik uang saya buat ribuan lembar, saya lempar dari balik jendela mobil ke jalan-jalan.

Langkah saya memang gila, dan sangat gila. Karena tak akan mungkin memenangkan pertarungan dengan calon lain yang telah mempersiapkan kapital uang sedemikian banyaknya, saya lebih suka berhadapan dengan ideologi rakyat yang telah dibangun oleh sistem yang rusak, dan sedemikian parah rusaknya.

Sistem yang membangun partai politik sekedar alat sekedar mencapai kekuasaan, memelihara kebodohan rakyatnya untuk dijauhkan pada pendidikan politik yang sehat dan fair. Sistem yang dibangun oleh mereka yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang nomor urut 1, punya kuasa dalam menentukan kebijakan anggaran, punya kuasa untuk menentukan siapa pemenang lelang, punya kuasa untuk siapa menduduki jabatan apa, dan rakus pada kuasa-kuasa yang lain. Tapi setidaknya mereka tak akan pernah punya kuasa pada jiwa-jiwa merdeka yang tidak menggantungkan hidupnya pada kekuasaan-kekuasaan manusia.

Sistem ini memang sengaja diciptakan untuk melanggengkan rakusnya mereka yang ada di dalamnya terhadap kuasa-kuasa. Politisi akan selamanya dijadikan seorang politisi, tak akan pernah diubah bentuknya menjadi seorang negarawan ketika ia harus membuat hukum yang mendasari segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau setidaknya sistem yang akan mengubah cara berpikir seorang politisi menjadi cara berpikir seorang negarawan. Hukum sengaja dibuat untuk kepentingan kelompok yang berebut kekuasaan, lalu diklaim untuk kepentingan bangsa dan negara.

Saat saya akhirnya kalah bertarung dengan politisi lain, saya pada akhirnya tetap memenangkan hati nurani saya. Nurani mengatakan untuk saya melepaskan sandangan saya sebagai wartawan agar tak berpengaruh pada cara berpikir dan memandang saya dari bias, telah saya jalani. Nurani yang mengatakan, saya tetap berpolitik bersama Partai Gerindra atau tak berpolitik praktis lagi dengan kembali ke dunia wartawan. Jika partai lain tak ada yang menawari, saya punya peluang untuk masuk ke partai lain dengan kedekatan-kedekatan saya ke mereka. Tapi saya memilih, jika saya berpolitik praktis saya akan tetap di Gerindra. Hingga pada akhirnya saya memutuskan kembali ke wartawan ketika pertengahan 2016 nama saya dicoret dari kepengurusan partai Gerindra Kabupaten Blora.

Ketika itu ada 2 faksi di kepengurusan. Saya didekati faksi Ketua Gerindra, yang telah membuat rencana kepengurusan. Saya diplot untuk menggantikan posisi faksi yang berhadapan dengan faksi ketuanya. Ketika itu saya telah punya rencana tersendiri untuk mendudukan 2 faksi ini dalam satu meja untuk membuat kompromi agar bisa bersatu kembali. Tapi saya juga tidak terlalu optimis, karena saya bukan seorang Emha Ainun Najib yang mampu mendudukkan Gus Dur dan Amin Rais dalam 1 meja saat Muhammadiyah dan NU bersinggungan. Tapi setidaknya saya punya cita-cita Pancasila dalam "negara kecil" saya di Partai Gerindra. Cita-cita yang seharusnya ditanamkan pada setiap kader partai untuk menjadikan partainya sebagai negara kecil buat bereksperimen menjalankan ideologi Pancasila.

Najis bagi saya seorang politisi yang melakukan pindah kepartaian karena bukan alasan sulit mengaplikasikan ideologi Pancasila dalam negara kecil mereka. Kepartaian adalah sarana belajar untuk memulai bagaimana menjadi seorang negarawan. Sistem dan jenjang kaderisasi semestinya dibuat dengan keadilan. Akar rumput adalah rakyat mereka yang perlu dirawat dengan sistem yang berkeadilan sosial, bukan sekedar dirawat saat musiman.

Itu dulu adalah cita-cita saya saat saya hendak berkecimpung lebih jauh di politik dengan Partai Gerindra di tingkat lokal. Partai yang bisa memperjuangkan keadilan untuk mereka yang memang tengah di-zalimi oleh penguasa. Partai yang menjadi garda terdepan pembela mereka yang digusur tanpa memberikan rasa adil. Padahal dengan melakukan pembelaan dan memperjuangkan keadilan, rakyat yang diperjuangkan keadilannya dan dibelanya itu bisa menjadi akar rumput yang militan.

Ketika partai mampu menghadirkan politisinya di tengah-tengah persoalan rakyat dan bukan hadir pada musiman, di situlah partai telah mengajarkan para politisinya kelak untuk bisa menjadi seorang negarawan. Lalu mereka akan berkata, "right or wrong, this is my party. Saya harus membenahinya dari dalam, sebelum saya membenahi negara besar Indonesia."

Harapan dan cita-cita saya yang saat ini tak lagi berpolitik praktis bukanlah harapan dan cita-cita yang muluk. Sudah waktunya partai yang menjadi tempat kelahiran para pejabat politik dan penguasa kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengedepankan kepentingan bangsa ini 50-100 tahun mendatang. Bukan lagi kepentingan untuk 5-10 tahun ke depan buat berebut kuasa.

Menciptakan kader-kader di akar rumput yang mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakatnya di tingkat bawah, lalu dibuatkan sistem jenjang karir politik untuk naik pentas di panggung lokal dan regional hingga nasional buat menjadi negarawan di tingkat masing-masing, adalah harapan saya dan sebagian besar warga negara yang tidak berpolitik praktis. Jika tidak waktu sekarang, proses ini akan semakin lama terbentuknya dan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap seperti saat ini, tanpa perubahan yang kami, terutama jebolan mahasiswa angkatan 1998, harapkan. (*)