- Sebuah tanggapan terhadap tulisan Urip Daryanto yang berjudul Blora Becoming the Second Sumedang in Indonesia? -

SAYA masih memiliki secercah harapan terhadap ASN yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Blora untuk melakukan perubahan-perubahan agar kabupaten ini tak sekedar jadi Sumedang-nya Jawa Tengah, tapi jadi motor perubahan negeri yang berwajah bopeng. Bukan tanpa alasan saya masih menyisakan secercah harapan itu, juga bukan asal-asalan saya menaruh harapan setinggi-tingginya. Setidaknya ada impian, pada suatu saat Bupati Blora mendatang menjadi pembicara di kabupaten-kabupaten lain tentang perubahan-perubahan besar yang telah dikerjakannya. Inilah the next level dari sekedar bekerja dengan hati, naik melampauinya dengan bekerja untuk perubahan. Mungkinkah?

Dalam perbincangan kami, saya dan Urip Daryanto pada suatu siang, saya mengungkapkan temuan-temuan saya di tubuh Pemerintahan Kabupaten Blora tentang masih adanya pejabat-pejabat yang memiliki cita-cita tentang perubahan. Tak banyak memang, tapi bisa membesarkan hati bahwa kita perlu optimis tentang masa depan daerah kita, juga masa depan negeri ini. Hanya butuh politisi-politisi yang levelnya juga naik: dari politisi ke negarawan. Ini saja.

Apapun yang namanya birokrasi, manutnya kepada politisi. Bupati adalah jabatan politik, berangkatnya dari jadi politisi, bukan dari jadi birokrasi. Kalaupun pernah jadi pejabat birokrasi, ia harus masuk jadi politisi. Lalu yang namanya politisi, kepentingan kelompok akan lebih dominan. Pada mulanya kebijakan-kebijakannya akan lebih populis untuk bisa menyedot suara pada musim-musim pemilihan umum. Kemudian mengintervensi organisasi-organisasi politik maupun non politik yang bisa mengakumulasi kekuasaannya, akan menjadi kegemaran. Ketika akumulasi kekuasaannya secara politik sudah mapan, maka kebijakan pembangunan mulai digeser dari populis menjadi oligarkis dan nepotis. Kita bisa menyaksikannya di negeri ini sekarang.

Itu yang terjadi secara nasional. Lalu bagaimana yang seharusnya terjadi di daerah kita biar Blora menjadi Sumedang-nya Jawa Tengah, atau bahkan motor penggerak perubahan tatanan di negeri yang mawut ini?

Secara pribadi saya tak berharap banyak pada masa kekuasaan Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati. Cukup menanamkan semangat untuk melakukan perubahan, itu sudah lebih dari yang saya harapkan. Perubahan itu bisa saja diawali dengan penataan birokrasi tak lagi bersifat transaksi politik tapi transaksi kinerja. Jika pada masa kekuasaan pemerintahan sebelumnnya penataan birokrasi cenderung menggunakan traksasional politik, maka saya cukup berharap pemerintahan sekarang tak lagi menggunakan barang tersebut.

Lantas sebagai pengganti barang tersebut, apa yang perlu ditraksaksionalkan dengan pejabat-pejabat birokrasinya? Apakah tidak perlu transaksi? Jika tidak perlu, bagaimana mengukur kinerja pejabat-pejabatnya? Apa ukuran kinerjanya?

Secara riil, saya memang belum menemukan target-target kinerja yang dipatok penguasa pemerintahan sekarang terhadap pejabat-pejabat di birokrasi. Bahkan di rotasi pejabat yang terakhir, tak sedikit pejabat yang dikocok 3 bulan sebelumnya dikocok lagi. Menandakan penataan belum memiliki target-target perubahan yang hendak dilakukan, dan masih asal-asalan yang bisa saja bermuatan transaksional secara politik.

Untungnya dari rotasi ini, beberapa jagoan saya masih dipercaya untuk melakukan penataan internal birokrasi. Mereka melek secara politik, memiliki semangat untuk melakukan perubahan mental kerja, dan mempunyai prinsip yang sulit diintervensi secara politik. Mereka ini memang tak banyak. Tapi sebetulnya bisa menjadi banyak bila pejabat politiknya memiliki semangat yang sama dan memiliki prinsip yang tak beda pula. Jadi kuncinya untuk menjadi the second Sumedang bukanlah di ASN melainkan ada pada bupatinya yang menjadi pejabat politik yang saya maksud. Karena ASN adalah perangkat kerja, yang dalam aplikasi adalah operator, sementara politisi—termasuk bupatinya adalah programernya yang membuat aplikasi.