Apa yang pernah saya lakukan pada Kokok, tak akan saya lakukan pada Arief. Tapi berangkatnya dari titik keberangkatan yang sama: Relasi Kuasa dan Media. Bedanya di bahasa; keras dan lembut. Karena yang satu mau dikritik, satunya tidak mau. Terhadap yang mau dikritik, membuka diri. Sementara yang tidak mau, menutup telinga. Sekeras apapun, bahkan sekasar apapun bahasa yang dilontarkan kepadanya, mereka yang berlatar-belakang militer sudah jamak punya kodrat arogan: tidak mau dikritik.

SORE bertepatan Indonesia memperingati kelahiran Pancasila 2022, saya menikmati perjalanan kepulangan dari Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, rumah seorang kawan senang. Jalan yang mulus membuat saya bisa menikmati kecepatan 40-60 km /jam. Dengan kecepatan tersebut, saya serasa menikmati perjalanan jauh: Blora-Malang, yang setahun silam bisa 4 kali dalam kurun waktu kurang 6 bulan. Sepanjang perjalanan, terlintas untuk membuat bingkisan tulisan untuk Bupati Blora Arief Rohman setelah akhir Mei 2022 menandatangani perjanjian hutang Rp150 miliar. Anggap saja sebagai bentuk dukungan seorang pelaku di dunia media untuk pelaku di dunia politik.

Hutang yang cair ini menjadi titik konsentrasi pemerintah kabupaten dalam pembangunan infrastruktur jalan. Konsentrasi ini perlu diimbuhi dari pemerintahan-pemerintahan desa yang mendapat alokasi anggaran tersendiri dari pemerintahan di pusat. Pembangunan infrastruktur jalan perlu menjadi pusat perhatian bersama antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa. Dana-dana desa perlu dikerahkan untuk menjadi sumber daya bersama dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan penghubung antar desa yang menjadi tanggung jawab anggaran desa perlu dirembug secara kewilayahan. Jika jalan tersebut melalui 3 desa, maka pemerintahan desa ketiganya perlu dimediasi oleh pemerintahaan kabupaten untuk dipercepat penyelesaiannya. Selain memegang tanggung jawab jalan kabupaten yang menghubungkan antara kota kecamatan, APBD dipakai pula untuk turut memikul tanggung jawab menyelesaikan jalan antar desa. Sehingga jalan-jalan saya, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 tidak mengalami kejenuhan.

Jujur, jalan rusak itu bikin jenuh. Bikin perjalanan tidak lagi nikmat. Apalagi saya sekarang lagi ada trip bisnis antar kota antar kecamatan. Pastinya saya ingin jalan-jalannya bagus. Cairnya hutang Rp150 miliar yang sebagian besar akan dipakai untuk menyelesaikan jalan penghubung antara kota kecamatan, sungguhlah menjadi catatan positif bagi Bupati Arief Rohman dan wakilnya, Tri Yuli Setyowati setelah memerintah birokrasi Pemerintahan Blora selama 459 hari. Catatan positif ini juga perlu diimbangi dari sisi kepemimpinan politik. Bagaimana Bupati dapat mengarahkan agenda politik di parlemen dan agenda pembangunan yang dibawa pemimpin politik di desa, memang masih perlu diuji.

Sudah jamak dalam kultur dan budaya demokrasi kita, pelaku politik sulit disatukan dalam agenda bersama. Dalam karut-marut sistem politik, pelaku politik kerap memiliki agenda sendiri-sendiri. Butuh pemimpin politik yang bisa mengendalikan sumber daya-sumber daya politik ini. Bupati perlu turun, mengadvokasi pembangunan jalan antara desa yang sebagian bisa dibiayai dari APB-Des. Advokasi bisa didelegasikan kepada Kepala Bappeda yang dibantu aset politik bernama TP2D yang bisa memfasilitasi komunikasi politik dengan anggota parlemen yang memiliki konstituen di desa yang hendak digarap. Tujuannya satu: mengerahkan sumber daya keuangan untuk membiayai infrastruktur jalan. Tentunya yang didukung dengan sistem drainase untuk membuat jalan bisa awet dan kecil biaya perawatannya.

Kesalahan pembangunan infrastruktur jalan di Blora kerap kali tanpa memperhitungkan sistem pembuangan untuk mengalirkan air ke tempat semestinya. Perencanaan dari insinyur pembangunan jalan sering tidak selaras dengan alam, justru melawan alam. Jalan yang tidak memiliki sistem pembuangan air, sama juga membenturkan bangunan jalan melawan air. Akibatnya, jalan menjadi hancur lagi setelah bertahun-tahun. Padahal, konsep pembangunan yang hebat adalah yang bisa dinikmati pula generasi-generasi berikutnya. Dengan kata lain: konsepnya adalah membangun infrastruktur yang kokoh selaras dengan alam. Sebab sekokoh-kokohnya buatan manusia, jika dibenturkan dengan buatan alam, akan hancur juga. Maka, perbaikilah di perencanaan. Sebab hasil sangat tergantung pada rencana.

Rencana Arief Rohman untuk menyelesaikan infrastruktur jalan memang masih panjang. Hitungan kasar, butuh 80 persen APBD untuk menyelesaikan jalan kabupaten. Jalan desa tentu belum dihitung. Jika ditambahkan, tentu akan semakin panjang. Sehingga prioritas perlu dilakukan. Jalan-jalan desa yang sifatnya lingkungan, bisa dikesampingkan. Utamakan dalam 3-4 tahun ke depan, syukur-syukur bisa kurang, jalan kabupaten bisa dirampungkan. Sementara jika jalan provinsi ikut dihitung, tentunya akan semakin panjang lagi. Butuh pelaku-pelaku politik yang bisa bermain di APBD Provinsi. Blora punya 3 perwakilan yang duduk di parlemen provinsi. Arief bisa melibatkan mereka untuk turut memperjuangkan anggaran di gedung dewan provinsi. Meminta Ganjar saja tak cukup. Perlu diperkuat Mbah Padma, Mbah Abu, dan Yoyok. Memanfaatkan aset politik ini tak ada kelirunya untuk semakin mempercepat jalan Kunduran-Ngawen dan Doplang-Kedungtuban-Cepu. Kasihan yang rumah-rumah di Kedungtuban, kerjanya di Cepu atau Blora.

Saya percaya Arief Rohman yang memiliki hati lembut tersentuh dengan mereka yang rumah-rumah di Kedungtuban, kerjanya di Cepu dan Blora. Hati yang lembut ini menjadi modal untuk menjadi pemimpin yang amanah. Pernah saya mendengar cerita jika ia bahkan sulit tidur memikirkan jalan yang rusak di musim penghujan yang baru lewat lalu. Dari cerita ini saya menangkap jika ia sosok yang lembut. Kelembutan ini akan menjadikannya sosok yang gak tegaan. Kepada sosok seperti inilah, saya menaruh harapan di pundaknya. Teruslah bekerja dengan semangat, Gus. Sementara saya akan bekerja dengan mainan baru: Relasi Kuasa dan Bisnis. ***