BAGI banyak orang, Pram adalah sumber inspirasi. Ia adalah simbol perlawanan terhadap rezim kekuasaan yang zalim. Ia adalah pembangkit semangat perlawanan, termasuk melawan egoisme dalam diri seseorang. Ia mengingatkan tentang keadilan sejak dari pikiran, dari praktik diri sendiri.

Pram identik dengan melawan. Ia dipenjara saat melawan Pemerintahan Hindia Belanda, juga dipenjara saat pemerintahan berganti rezim ke Sukarno. Terlama dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru selama awal pemerintahan orde baru yang fasis dan militeristik.

Sepanjang hayatnya ia tak berhenti melawan rezim orde baru yang masih menghegemoni pasca-reformasi. Dalam wawancaranya dengan Amy Goodman saat pertama kali Pram menginjakan kaki di Amerika Serikat, ia menyebut jika Megawati Sukarnoputri adalah produk orde baru. Artinya banyak tokoh-tokoh yang merupakan produk orde baru yang masih menguasai perpolitikan Indonesia, dan terbaru adalah Prabowo yang pernah jadi menantu Presiden Suharto.

Bagi Pram, orde baru adalah musuh bebuyutannya. Ia sendiri termasuk korban pertama rezim militeristik yang didirikan orde baru. Ia dipenjara di Pulau Buru dalam waktu belasan tahun oleh Pemerintahan Presiden Suharto. Bahkan selepas dari penjara, ia masih dijadikan musuh oleh orde baru. Buku-buku dan tulisan-tulisannya dilarang edar.

Perlawanan Pram tidak ngawur. Ia melawan paktik-praktik kolonialisme yang identik dengan ketidakadilan dan anti-kemanusiaan, serta praktik-praktik feodalisme. Praktik yang terakhir inilah yang menjadi sorotan Bonnie Triyana, sejarawan yang menduduki jabatan wakil rakyat di Senayan saat menyampaikan pidato sambutannya dalam acara Memorial Lecture Seabad Pram Festival Blora, Kamis, 6 Februari 2025 di Pendapa Kabupaten Blora.

Feodalisme adalah hal yang ditentang dan dilawan Pramoedya Ananta Toer, katanya.

"Di keluarganya dia tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bentuk protes dia (terhadap praktik feodal). Bukan dia tidak menghargai bahasa Jawa, tapi itu sikap atau wujud yang ingin dia tunjukan kepada orang bahwa ia melawan (feodalisme)," kata Bonnie dalam sebuah wawancara usai acara Memorial Lecture Seabad Pram Festival Blora tersebut.

Praktik feodalisme sepanjang orde baru masih banyak diwariskan dalam pemerintahan sekarang. Praktik ini memandang adanya ketidaksetaraan dalam interaksi sosial dan politik. Praktik inilah yang menghalangi demokrasi berjalan sebagai mana mestinya. Suara publik yang tidak dianggap dalam memutuskan undang-undang sering kali dipraktikan selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari revisi UU ormas, revisi UU Minerba, revisi UU KPK, UU Ciptaker, atau pembentukan UU IKN. Praktik ini dilanjutkan pemerintahan teranyar yang hendak merevisi UU Minerba. Mengabaikan suara publik menandakan praktik feodalisme masih ada dalam praktik bernegara. Padahal demokrasi salah satunya adanya praktik deliberasi yang melibatkan suara publik dalam membuat keputusan undang-undang.

Praktik feodalisme makin menjadi lazim di zaman sekarang, hampir dua dekade sejak kepergian Pram pada 30 April 2006. Pengawalan polisi yang minta diprioritaskan pejabatnya di jalanan adalah praktik yang kerap kita jumpai hingga hari ini. Praktik ini memandang publik dan pejabat tidak setara. Pejabat lebih penting ketimbang publik. Dengan adanya media sosial, tak jarang praktik ini mendapat perlawanan dari publik. Contoh terakhir saat kendaraan RI 36 jadi bulan-bulanan di media sosial.

Perlawanan ini menjadi tiada akhir sebelum praktik-praktik feodalisme dalam pelayanan publik di Indonesia sudah tidak ada lagi, dan demokrasi yang sejati telah berjalan sebagaimana harusnya. Api perlawananan Pram masih menyala untuk melawan praktik-praktik feodalisme, termasuk yang dipraktikan pejabat di Blora, kota kecil tempat Pram dilahirkan. Seringkali pejabat daerah ini dikawal polisi di jalanan untuk dapat prioritas menggunakan jalan. Jika ingin mewarisi api perlawanan Pram sejak dari kota kelahirannya, sudah saatnya Bupati Blora melawan keinginannya untuk dikawal polisi saat melintas di jalan raya. Lalu melakukan perlawanan terhadap pejabat-pejabat Indonesia yang berkunjung ke Blora dengan meniadakan pengawalan polisi di jalanan. Dijamin aman tak ada yang mengganggu, apalagi ada yang menembak mengancam nyawa si pejabat.

Jika tidak ada keberanian untuk melawan praktik-praktik feodalisme yang lazim dilakukan pejabat Indonesia di Blora, percuma membanggakan Pramoedya Ananta Toer adalah kelahiran Blora. Lawan praktik ini dulu sebelum melawan praktik-praktik ketidakadilan dan anti-peri kemanusiaan, seperti yang dilakukan Pram sepanjang hidupnya.

Selamat merayakan seabad Pramoedya Ananta Toer.